KARAWANG - Suara Kita News
"Kami hanya minta harga yang layak," kata Didin M Mukhtar kepada para wakil rakyat, ketika dia diterima anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Kamis (7/1) pagi.
Hari itu, Paguyuban Masyarakat Taman Bersatu mewakili masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, yang domotori Didin, diterima anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang di gedung Paripurna, menyangkut kasus pembebasan tanah mereka untuk proyek jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 wilayah selatan, yang tak kujung ada titik temu.
Dalam pertemuan dengan anggota Komisi I yang dihadiri pula Kepala Desa (Kades) Tamansari Hj. Ai Ratna Ningsih serta beberapa aparat Organisasi Perangkat Desa (OPD) itu, Didin menyampaikan kekecewaannya karena apa yang disuarakan warga desa Tamansari tidak bisa mendapatkan titik temu. Karena rapat yang diagendakan itu tidak dihadiri pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bisa menilai dan menentukan harga yang pantas sebagai kompensasi dari pembangunan Tol Japek 2 tersebut.
" Kami tidak meminta hal-hal yang sifatnya tidak rasional, kami hanya meminta harga yang layak agar kami yang tanahnya terpakai untuk proyek jalan tol Japek 2, bisa membeli tanah lagi untuk membangun tempat tinggal pengganti kembali," ujar Didin.
Menurut Didin, Komisi I berjanji, dalam pertemuan ke depan nanti akan mengundang pihak-pihak yang diharapkan bisa memenuhi keinginan warga seperti pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kementerian PUPR dan yang penting juga pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar bisa ada titik temu soal harga tanah warga yang terkena proyek jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 jalur selatan tersebut.
( Taopik )
