Karawang - Suara Kita News.

Beredarnya pemberitaan disejumlah media online terkait Sekjen LSM Kompak Reformasi yang

Meminta Kajari Karawang, Rohayatie 

secepatnya dicopot mendapat tanggapan dari Maryadi SH selaku

Biro Pidana Khusus DPP NKRI, menurut Maryadi SH tidak ada 

relevansinya terkait penegakan hukum 

Tindak Pidana Korupsi dikabupaten 

karawang melainkan sentimen subjektif

bukan berdasarkan bukti2 serta kajian 

yang komprehensif menurut kami saudara 

Pancajihadi AL Panji, sekjen LSM 

KOMPAK Reformasi tidak tahu dinamika proses 

penegakan hukum seperti apa seperti 

kesulitan, hambatannya dalam 

mengungkap sebuah kasus tindak pidana 

korupsi,"Tegasnya ketika ditemui awak media diruang kerjanya Kamis (21/01/21)

Ditempat yang sama Kepala Divisi Hukum Dan Ham 

DPP Laskar NKRI Hendra Supriatna SH.MH

Mengapresiasi kinerja kejaksaan Negeri 

terbukti telah berhasil mengukap kasus

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Kementerian Pendidikan yang merugikan 

uang negara senilai Rp2,7 miliar serta 

beberapa kasus yang lainnya

Kami mendukung kinerja Kejaksaan 

bersama-sama berjuang untuk 

memberantas korupsi di kabupaten 

karawang jangan terpengaruh dengan 

penilaian seperti itu 

Kami mengingatkan bahwa penegakan 

hukum tidak harus melaluì secara represif 

atau penindakan, tapi juga secara preventif 

maka hal tersebut yang harus di pelajari 

dan wajib di mengerti oleh sodara panji.

Kami menganalisa kepemimpinan ibu kajari 

dapat menciptakan pemerintahan yang 

bersih transparan dan akuntabel,

serta tidak mentolerir segala bentuk KKN. 

Serta kami mendukung ibu kajari karawang 

penegakan hukum di daerah, khususnya 

dalam upaya pemerintah memberantas 

KKN

Pada faktanya institusi  Kejaksaan Negeri Karawang di bawah kepimimpinan Rohayatie cukup perform untuk bisa membuktikan kepada publik mereka telah bekerja secara profesional dan independen untuk memberantas korupsi"pungkasnya.

( Irfan ).