KARAWANG - Suara Kita News.
Kehidupan bermasyarakat di Indonesia, dalam sistem tata negara membutuhkan berbagai macam dokumen kependudukan yang seringkali menimbulkan permasalahan akibat tindakan oknum para pelayan publik kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan tersebut.
Pada Senin, 11 Januari 2021 di Jakarta berkesempatan melakukan wawancara kepada ketua MAPI Bapak Dhabi Sudirman menjelaskan," MAPI terbentuk sejak adanya tim saber pungli pada tahun 2016, namun MAPI baru di legalkan sejak 10 Januari 2019. Maka pada momen hari ini ( 11 Januari 2021 ) MAPI melaksanakan ulang tahun yang pertama dengan bertekad meningkatkan peran serta masyarakat terkait upaya meminimalisasi terjadinya kejahatan pungli oleh aparatur pemerintahan yang selama ini seringkali terjadi dalam hal pelayanan akta lahir, sampai pelayanan akta kematian manusia di Indonesia.
Dhabi Sudirman memaparkan, " MAPI di lahirkam sebagai turunan dari Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang SATGASSABERPUNGLI yang dalam pasal 12 disebutkan bahwa untuk kegiatan saber pungli diperlukan peran serta aktif dari masyarakat yang kinerjanya meliputi, Penerimaan laporan, survei, kajian, dan kemudian membuat rekomendasi yang disampaikan kepada tim saber pungli.
pada prinsipnya, MAPI bergerak dalam upaya mewariskan budaya berkehidupan di Indonesia yang bersih dari Pungli dan Korupsi. Kedepannya, MAPI mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak segan – segan membuat laporan terkait adanya tindakan pungli.
Untuk kepentingan itu MAPI membuka link pusat pelaporan tindakan pungli melalui www.mapisaberpungli.org
Dalam acara silaturahmi nasional MAPI menegaskan bahwa disetiap area pelayanan publik seringkali sudah dituliskan area WBK dan WBBN ( Wilayah Bebas Korupsi ) dan ( Wilayah Bebas Pungli ), berdasarkan hal tersebut MAPI bertekad secara terus menerus bergerak mencari informasi,bahkan akan membangun kerjasama dengan kampus kampus dalam hal melakukan survei dan kajian adanya tindakan pungli, Pungkas Dhabi Sudirman.
( Taufik ).
