Karawang - Suara Kita News.
Tindak lanjut rapat minggu lalu yang sempat digagas oleh Kepala Desa (Kades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat bersama beberapa kawasan industri terkait dampak banjir dan longsor akibat luapan Kali Kalapa. Setelah sebelumnya d
mendapat respon positif dengan digelarnya rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Dari pertemuan dengan sekda mendapat respon langsung dari Bupati Karawang kemudian menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang beserta konsultan kajian hidrologi.
Hari ini, (16/02/2021) keriusan Bupati dalam meyelesaikan dampak terhadap warga Desa Wadas dibuktikan melalui rapat bersama dengan beberapa management kawasan industri, Pemerintah Desa (Pemdes), unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa perwakilan masyarakat. Bertempat dikawasan Sedan Golf, pukul 11 : 00 WIB.
Pembahasan berfokus pada teknis permasalahan yang harus diatasi. Dalam kesempatan rapat tersebut, H. Junaedi Kades Wadas berpegang teguh pada tujuan inti, dan meminta kepada Pemkab Karawang dan seluruh kawasan industri yang menggunakan kali kalapa sebagai tempat buangan air, agar segera dapat mengatasi dampak bencana yang menimpa masyarakatnya.
"Perjuangan kami bersama masyarakat,meminta agar segera diatasi permasalahan ini, sudah sejak satu Tahun lalu. Untuk itu, kami sudah tidak mau janjikan lagi. Karena dampaknya sudah sangat luar biasa ketika curah hujan sekarang tinggi," Terangnya.
"Tentu saya selaku bagian dari Pemerintahan yang memiliki kewajiban memperjuangkan nasib masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Karawang. Khususnya ibu Bupati dan pak Sekda yang sudah merespon secara serius permasalahan ini dengan tindak lanjut rapat hari ini. Meski pun kami tetap masih harus menunggu dulu hasil kajian teknis yang sedang dipersiapkan dalam waktu satu minggu ke depan," Ujar Junaedi.
Masih ditempat yang sama, dr Cellica Nurrachadian selaku Bupati Karawang yang turut hadir dalam forum rapat tersebut menyampaikan pernyataannya, bahwa masalah Kali Kalapa tidak sepenuhnya menjadi beban serta tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang.
"Saya meminta semua kawasan yang memberikan dampak untuk sama - sama bergotong royong menyelesaikan permasalahan yang selama ini berdampak pada masyarakat. Khusus untuk Kawasan Jabar Industrial Estate (KJIE) yang sedang berproses pembangunan proyek real estate Rolling Hills. Saya meminta agar dapat menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban yang tertuang dalam kajian Addendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan hasil kajian hidrologi," Tegas Cellica.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan,"Saya tidak akan menandatangani Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) kalau KJIE belum memenuhi semua kewajibannya. Bila sudah terpenuhi, tidak perlu dikantor atau diruangan kerja saya, dijalan atau didalam mobil pun pasti saya tanda tangani SKKLH KJIE,"
Turut hadir Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Paguyuban Sundawani Karawang, H. Ranzes Iman Sudirman. Dalam keterangan persnya, pria berbadan tegap ini mengungkapkan kegembiraannya atas respon Pemkab Karawang yang cepat tanggap.
"Selama rapat, saya memperhatikan keseriusan Bupati Karawang beserta jajaran OPD. Bahkan tadi Bupati mengungkapkan, kalau ada kawasan yang masih ngeyel, Bupati siap turun door to door mendatangi managament kawasan industri", Urai H. Ranzes.
"Ya kurang bagaimana hebatnya Bupati? Salah besar kalau ada isu dan diframing bahwa Pemkab Karawang dinilai tak bisa perjuangkan nasib korban banjir Kali Kalapa. Acara hari ini dan upaya yang sudah ditempuh oleh Pemkab Karawang merupakan suatu bentuk keseriusan Pemerintah, malah sudah siap mengalokasikan budget yang bersumber dari APBD II Karawang sebesar 2,8 miliar," Singkatnya.
Masih dilokasi yang sama, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan dengan tegas mengatakan, "Hasil hari ini dan minggu lalu merupakan upaya serta jerih payah pak Kades dan warga Desa Wadas. Ketika sudah mendekati hasil, dan tinggal menunggu realisasi, lantas ada framing kurang baik terhadap Pemkab Karawang,"
"Kalau kita menggunakan nalar yang sehat, langkah Pemkab Karawang sudah sangat maksimal. Ini hanya persoalan waktu saja, karena yang namanya Pemerintah atau perusahaan swasta, dalam menggunakan uang tidak bisa sembarangan. Harus ada prosedur serta mekanisme, dan lagi pula secara teknis dan perencanaan realisasinya juga harus benar - benar matang. Jangan sampai salah, kalau salah bisa berdampak fatal, sementara anggaran bukan kecil yang akan dikeluarkan," Pungkasnya.
( Rls/Red ).
