Karawang – Suara Kita News
Permasalahan kali cikalapa sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Daerah maupun Kawasan Industri yang memiliki andil ( penyebab ) dalam terjadi bencana banjir kali Cikalapa. Diperlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan banjir kali Cikalapa.
Dampak dari meluap nya kali Cikalapa sangat merugikan masyarakat, terutama dalam segi material. Diperkirakan kerugian akibat banjir tersebut mencapai satu milyar lebih.
H. Junaedi S.H Kepala desa Wadas saat di temui Suara Kita mengungkapkan, “Saya berbicara Berdasarkan bukti dan fakta, dengan meninjau langsung ke lokasi. Ketika mendengarkan keluh kesah Masyarakat, khususnya masyarakat yang ter dampak banjir kiriman dari kali kalapa. Masyarakat ter dampak banjir dari dusun 1 sampai dengan dusun 3, karena bentangan air kali kelapa melintas rumah warga sepanjang 6 kilo. Kalau panjangnya dari gilir sampai hulu itu 8,6.” Ungkapnya.
Seperti telah diketahui pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran 2,8 miliar. Kalau memang sudah siap kenapa tidak langsung dikerjakan. Kenapa harus ditunda tunda. Menurutnya dengan anggaran Tersebut dapat langsung dikerjakan. Jangan sampai banyak bertambah warga yang menjadi korban. Saat ini sudah 19 rumah yang tidak dapat ditempati alias hanyut tergerus air.
H. Jujun menegaskan, Jika Pemerintah desa memiliki anggaran untuk memperbaiki, sudah kami kerjakan. Berhubung keterbatasan anggaran desa, maka kami meminta bantuan kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Semua jalan telah di tempuh sesuai prosedur sampai ke Presiden.
Terkait permasalahan ini sudah dari tahun 2018 dan saya sudah mengadakan rapat internal dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, dan sampai saat ini semua tidak ada hasil.
Dan rapat internal dengan kawasan itu sudah beberapa kali, ada notulen nya ditandatangani dan disaksikan oleh pak camat dan muspika.
Jujun mengatakan,” cukup kita duduk bareng bersama-sama. bagaimana caranya untuk mengatasi tentang kali Cikalapa ini yang mengakibatkan korban massal. Jangan sampai ada omongan dari masyarakat, percuma ada kawasan di sini cuma sekedar merugikan masyarakat banyak. Dan pembicaraan tersebut harus dihindari dengan mencari solusinya. Saya yakin kalau ada kebersamaan antara pemerintahan desa dan perusahaan, permasalahan ini akan segera selesai. Tinggal penetapan peraturan Jangan sampai kita membuat peraturan tapi Yang membuat peraturan sendiri melanggar.
Salah satu contoh adanya Perumahan rolling Hill, dulunya di peruntukan kawasan Kenapa ada perubahan, menjadi Perumahan. Selaku pimpinan pemerintah desa tidak diajak berbicara dan tidak mengetahui. Selaku kepala desa berhak untuk menanyakan hak-hak masyarakat. Dan pihak perusahaan berkewajiban kewajiban menyiapkan pasung pansus. Jelas diatur dalam pasal dan undang-undang harus menyiapkan. Danau dua setengah persen untuk penampungan air, 2% untuk Pasung Pansus.
Ketika ada perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya Jangan diberikan izin. Karena sudah ada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti halnya kawasan yang belum menyiapkan penampungan air. Jangan dulu di beri izin, Bila perlu pasang garis police line.
Bupati Karawang, muspika, dinas dinas Sudah pernah turun dan meninjau lokasi. Sudah pernah duduk barang untuk mencari solusi terkait permasalahan banjir. Tapi sampai saat ini belum juga ada realisasi dari pemerintah daerah.
Jujun sengaja mengunggah vidio yang sempat viral di media sososial, dalam unggahannya H Junaidi kepala desa wadas meminta bantuan kepada presiden Jokowi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan banjir di desa Wadas, Menurutnya Pemerintah Daerah Lamban dalam memberikan solusi terkait banjin yang setiap tahun melanda Desa wadas.
“Hujan satu jam saja akan meluapkan kali cikalapa, Air berserta lumpur mengikis permukaan daratan kali cikalapa hingga membuat longsor dan merubuhkan rumah rumah penduduk. Hal ini diakibatkan faktor berapa juta pohon yang hilang akibat dari pembangunan kawasan, pohon yang berfungsi sebagai penyerap air kini telah hilang, yang ada hanya banjir yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Dimana Perhatian Pemerintah Daerah, “ masih jadi pertanyaan masyarakat Desa Wadas.
( Yerrydewa)
