Karawang - Suara Kita News.
By: Yerry Dewa
Editing: Basril Basir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kini di ambang masalah alias krisis keuangan setelah setahun lebih menangani Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) di mana Kabupaten Karawang juga tidak luput dari serangan Covid-19 tersebut.
Meski, pihak Pemkab Karawang tidak secara terang-terangan mau mengakui bahwa mereka berada di ambang krisis keuangan kini, tapi fakta dan data yang yang ada, mengarah ke krisis tersebut.
Fakta dan data yang mendukung Pemkab Karawang kini berada di ambang krisis keuangan, sehubungan penanganan pandemi Covid-19 yaitu, di antaranya honorarium petugas kesehatan (Nakes) yang belum dibayar sampai sekarang, yang nilainya belum diketahui dan sewa hotel yang mencapai Rp 10,7 miliar lebih juga belum dibayar alias masih ngutang.
Dari dua aitem itu saja, Pemkab Karawang harus mengorek kocek puluhan miliaran rupiah dari APBD tahun 2021 tentunya.
Fakta dan data itu terntunya tidak lagi merupakan rahasia umum. Paling tidak, fakta dan data tersebut telah ada di kantong para pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang.
Buktinya, sebut saja Asep Agustian SH, MH salah seorang pemerhati pemerintahan Karawang yang melontarkan sindirannya terhadap aparat Pemkab Karawang, yang dinilanya kurang profesional dalam mengelola anggaran dana pencegahan dan penanganan Covid -19.
Praktisi hukum yang kerap disapa Askun ini, mengemukakan keheranannya, mengetahui Pemkab memiliki utang sewa hotal Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 10,7 miliar lebih, dan honorariun tenaga kesehatan (Nakes) yang juga belum dibayar sampai sekarang, yang nilainya belum diketahui.
" Kok bisa, sewa hotel saja sampai Rp 10,7 miliar lebih, Pemda ngutang", ujar Askun. "Kayak pedagang saja. Giiran rugi berteriak, giliran untung jempe (diam-red). Giliran utang ribut, giliran cashback pada diem," tutur Askun kepada wartawan Rabu lalu (31/3/2021).
Menurut Askun, membengkaknya anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 di Karawang belum berbanding lurus dengan kondisi Covid-19 di lapangan. Terlebih status Karawang sering sekali bolak-balik dari zona nerah ke zona orange.
Sementara dia memertanyakan penanganan Covid-19 di Karawang, apakah sudah baik. Malahan penilaian Jawa Barat terhadap penanganan Covid-19 di Karawang buruk. " Ada apa dengan ini semuanya," ujarnya dengan nada bertanya.
Menyikapi persoalan cashback fee hotel yang dibantah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan mengatakan, itu bukan cashback, tapi kelebihan bayar Rp 50 juta ( bukan cashback Fee).
Dari penjelasan itu, Askun menduga adanya segelintir oknum yang memainkan anggaran Covid-19 untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan pribadi.
Terlebih untuk urusan Swab Test di rumah sakit. Hal ini harus menjadi catatan khusus bagi aparat penegak hukun apakah itu Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mulai melakukan penyelidikan. "Sekarang, jangankan orang mau operasi yang harus dicek dulu (Swab Test-red). Orang cuma batuk- pilek saja hasil swab test coronanya bisa positif," katanya.
Pada persoalan lain, terkait upaya pencegahan Covid-19 sambung Askun, setiap hari masyarakat diimbau bahkan sampai ditekan untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) sementara di lapangan terlihat banyak pejabat dan para wakil rakyat, sering mengabaikan Prokes yang diimbau untuk dipatuhi itu
" Masih banyak pejabat dan anggota dewan ketika kumpul-kumpul tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Bagaimaba Covid-19 bisa selesai, sementara para pejabatnya memberi contoh yang tidak baik," ujarnya.
Pada akhir keterangannya di hadapan wartawan, Askun kembali mengingatkan aparat yang berkepentingan, kalau soal anggaran Covid jangan suka main-main. Dia berharap para penegak hukum serius dan intens melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan penyelewengan anggaran Covid-19.
Askun juga berharap, persoalan utang sewa hotel Covid-19 yang diduga ada permainan anggaran bisa secepatnya dibongkar dugaan permainan anggaran Covid-19. Karena sejak awal pengelolaan anggaran Covid-19 di Karawang memang tidak transparan ke publik.
