Editor : Yerrydewa.
Karawang - Suara Kita News.
Satgassos Karang taruna kabupaten Karawang telah mengungkap sindikat dugaan penggelapan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang pada rabu malam (19/05/21 ). Hasil temuan Satgassos Karang Taruna telah dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Karawang. Satpol PP telah mendata 52 orang yang berasal dari luar Kabupaten Karawang dan merupakan calon tenaga kerja di suatu perusahaan di Kabupaten Karawang.
Terkait hal tersebut, mendapat tanggapan dari beberapa organisasi masyarakat.
Satriog Ketua Umum DPP Gibas Jaya merasa geram, menganggap Disnakertrans ceroboh dan harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
Satrio merasa prihatin dengan kondisi dunia kerja di Kabupaten Karawang saat aini, pasalnya di tengah masa pandemi yang sulit sekarang malah ada kejadian seperti itu. Kamis ( 20/05/21 )
satrio merasa heran," kog bisa armada bus sebanyak itu dapat lolos. apalagi armada bus tersebut membawa banyak penumpang. Padahal Penjagaan di setiap perbatasan Kabupaten sangat ketat guna mencegah timbulnya kluster baru covid 19. Ungkapnya heran.
Satrio menegaskan, jika Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Disnakertrans serta pihak - pihak terkait tidak dapat bertindak tegas, terhadap permasalahan ini. Masyarakat wajib mempertanyakan. " Tegasnya.
Hal serupa juga dikatakan Enjang Effendi Ketua Umum DPP Garda Siliwangi Indonesia ( GSI ) mengatakan, " Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus bertindak tegas terhadap perusahaan perusahaan yang melanggar perda tenaga kerja. Dengan menutup perusahaan tersebut.
seharusnya Pemerintah Daerah harus dapat mengawasi jumlah penerimaan tenaga kerja dan lebih meperhatikan tenaga kerja asli Karawang sehingga dapat menekan angka pengangguran.
Jangan sampai kecolongan seperti hal yang belum lama terungkap dengan masuknya 52 calon tenaga kerja berasal dari luar Karawang. Sehingga akan berakibat 52 calon tenaga kerja asal kabupaten Karawang kehilangan peluang untuk berkerja.
Berikan Sangsi tegas !,"kegiatan ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Karawang terutama calon tenaga kerja asli pribumi. Dan ini merupakan kegiatan penghianatan bagi Kabupaten Karawang yang memiliki 1.586 Perusahaan. Seharusnya dapat mengurangi angka pengguran di Kabupaten Karawang. Bukan untuk mengurangi angka pengangguran di kota/ Kabupaten lain.
Enjang Effendi menegaskan, "Ini merupakan tugas kita bersama, terutama para Penegak Hukum harus dapat mengusut masalah ini sampai tuntas. "tegasnya.
Pemeritah Daerah dirasa tidak mampu untuk untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Karawang.
E.Moch.Tabah Sekjen Paguyuban DPD Sundawani Kabupaten Karawang, berpendapat melihat kejadian ini merupakan kegagalan dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.
Permasalahannya jika dunia pendidikan atau sistem cara mendidik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang benar dan mampu menghasilkan para pemuda yang memiliki IPM (Inedex Pembangunan Manusia) yang mumpuni dan memiliki daya juang yang lebih tinggi dari para pencari kerja (Pencaker) dari luar Kabupaten Karawang, tentulah kejadian seperti ini tidak akan terjadi di Kabupaten Karawang tercinta ini.
"Kejadian ini seharusnya bisa membuka mata hati dan mata lahir kita sebagai orang Karawang, yang melihat bahwa Pemerintah Daerah Karawang saat ini sepertinya tidak mampu mengatasi permasalahan dunia tenaga kerja di Kabupaten Karawang, "tegasnya.
