By : Taopik
Editor : Yerrydewa
Kesimpulan sementara berdasarkan survai petani dan sejumlah tokoh masyarakat tekait dampak dari PT Pertamina , setelah mendapatkan rangkaian pendampingan LBH Cakra berserta GMPI dan warga Bakan Huma menemukan fakta fakta dilapangan.
Pengurus GMPI Kec. Rawamerta Sukarna merupakan warga terdampak mengatakan,”Semenjak mendengar rencana pengeboran di wilayah kami, saya dan warga Bakan Huma mulai resah. Kami layangkan surat untuk berdialog, namun tidak direspon. Sampai akhirnya warga berkali-kali unjuk rasa ke lokasi dengan maksud meminta penjelasan langsung dari pihak manajemen pelaksana, tapi tidak pernah ditanggapi.
Proyek malah berjalan terus hingga saat ini.” ujar warga Bakan Huma yang berdekatan dengan lokasi pengeboran
“ sudah berulang kali menyampaikan keluhannya terhadap pertamina tentang dampak yang dirasakan akibat proses eksplorasi dan eksploitasi, namun belum pernah ditanggapi serius.
Pertamina seperti tidak pernah mengakui keberadaan kami sebagai warga lokal yang tinggal paling dekat dengan lokasi, dan paling merasakaan efek negatif proyek negara tersebut.” Ungkap Sukarna
Ditemukan lebih dari satu dampak negatif keberadaan proyek pertamina di tempat kami. Pada proses awal, area sawah warga yang terambil diluar kesepakatan antara pelaksana proyek dengan petani pada pembuatan jalan akses masuk ke Pertamina. Dan tersendatnya sirkulasi aliran air kesawah .”jelasnya.
Kami tidak habis pikir, kenapa perusahaan besar sekelas Pertamina tidak memperhitungkan secara komprehensif dan menyiapkan solusi bagi petani akibat pembuatan jalan akses masuk ke pengeboran? Dulu sebelum ada proyek pengeboran pertamina di wilayah kami, sirkulasi air sawah tidaklah sulit. Kami butuh saluran air.”
Sementara Dede Nurdin, SH. Wadir LBH Cakra, kesimpulan sementara hasil pendampingan LBH Cakra dan GMPI terhadap warga Bakan Huma, Sekarwangi, kami menduga bahwa pola-pola pelaksana proyek eksplorasi dan eksploitasi Pertamina tidaklah jauh beda dan terus berulang di banyak tempat di Karawang, profit oriented-nya sangat kental.
Prinsip ekonomi kapitalistis “berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”, ternyata mendarahdaging dalam karakter perusahaan plat merah ini.
Sepertinya mereka lupa bahwa Badan Usaha Milik Negera itu tidaklah sama dengan perusahaa-perusahaan privat. Rakyat punya andil dalam keberlangsungan pertamina, sehingga perlu diajak diskusi satu meja dan masyarakat dapat berpartisipasi sebelum proyek dimulai.”kata dede.
Dede mengatakan, setelah menerima pengaduan warga paling terdampak, hasil hearing dengan DPRD beserta Humas pertamina serta cek fakta di lapangan, kami mensinyalir bahwa proyek Pertamina di Sekarwangi masih diragukan aspek legal formalnya menyangkut ijin lokasi dan amdal lalin.
“Warga Bakan Huma, sebagai warga yang paling dekat dengan lokasi pengeboran, tidak pernah menandatangi surat persetujuan. Tapi kenapa pertamina mengklaim bahwa proyek mereka sudah lengkap ijin lingkungannya.”tegasnya.
Selain itu, dampak negatif yang sangat menyiksa, dimana tanaman padi mulai mengalami kelainan, suhu lingkungan lebih panas dari biasanya, asap dari cerobong eksploitas mengakibatkan banyak penduduk yang terganggu pernafasan dan iritasi kulit.
Dede menambahkan, kami minta Pemda dan DPRD serius melindungi warganya agar ketidaknyamanan dan kegelisahan warga yang disinyalir timbul sebagai efek keberadaan proyek pertamina segera ada titik temu dengan tidak menafikkan kearifan lokal.
“LBH Cakra sedang mendiskusikan langkah konkrit untuk mensomasi atau class action untuk semua kegiatan pengeboran pertaminan di wilayah Karawang.”pangkasnya
