By : Red
Editor : Yerrydewa.
Karawang - Suara Kita News
Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi pemerintah desa ( Apdesa) Kabupaten karawang datang pemerintah daerah kabupaten karawang. Terkait akan diadakannya demo aksi damai menolak pepres Nomer 104 Tahun 2021. Rabu (15/12/2021)/
Alex Sekertaris Cabang Apdesi kabupaten karawang mengatakan , Kedatangannya untuk melaporkan besok ada aksi demo damai ke Jakarta terkait dengan permohonan Apdesi tentang Perpres Nomer 104 tahun 2021 di revisi.
Prinsifnya Apdesi tidak mempermasalahkan pembagian persentase untuk BLT yang 40%. Apdesi setuju dengan penganggaran BLT di dana desa sebesar 40%, tetapi hal yang 60% dana Desa harusnya diserahkan kedesa. Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 jelas devinisi desa itu adalah kesatuan wilayah hukum yang punya hak kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau seluruhnya diatur oleh pusat maka jangan disbut dana desa, Ganti monenklaturnya jadi dana pusat.
Maksud dari Apdesi silakan BLT sebesar 40% (setuju), Tapi yang 60% janan di ganggu. Dalam Prespres Nomer 104 tahun 2021 menyebutkan bahwa Dana Desa 40% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk covid.
Yang menjadi pertanyaan kenapa yang 8% untuk covid dianggarkan lagi, nantinya akan menjadi blunder. Dikhawatirkan kalau kepala desa tidak dapat merealisasikan yang 8% untuk kepentingan covid malah nanti jadi temuan, Seperti diketahui sekarang penyebatan covid sudah berkurang meskipun masih ada. Tapi kalau kemudian diangarkan lagi nati akan bertabrakan dengan angaran anggaran dari kabupaten,provinsi dan pusat.
Untuk itu Apdesi meminta kepada Presiden biarkan yang 60% itu, mutlak menjadi kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau memang mau seratus persen mau diatur oleh pusat, berarti nomenklatur harus berubah.
Berkaitan dengan kabupaten karawang Sekcab Apdesi mengatakan, Sudah bertemu dengan Bupati yang di wakili oleh wakil Bupati melaporkan besok akan melaksanakan ke Jakarta, dan intinya Bupati setuju dan kemudian kita keDPRD yang intinya DPRD juga setuju. “ Pangkasnya.
