JAKARTA –Suara Kita News.com
Kantor Imigrasi Cilacap mengikuti penutupan kegiatan Pra-Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada hari Jumat (26/05). Kegiatan pra-evaluasi dilaksanakan selama 3 hari ini di gelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarata.
Pada kegiatan ini Imigrasi Cilacap dihadiri Kepala Kantor, Yoga Ananto Putra dan ZI Imigrasi Cilacap, Dinnu Insan Wardiansyah yang mengikuti kegiatan tersebut secara langsung bersama dengan perwakilan satuan kerja yang menuju WBBM.
Penutupan kegiatan yang berkesempatan dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI, Asep Kurnia, ini bertujuan untuk memberikan hasil dan kesimpulan setelah dilaksanakannya kegiatan Pra Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Kemenkumham RI.
Dalam sambutanya Asep Kurnia menyampaikan terkait pelaksanaan Pra-Evaluasi yang telah dilaksanakan, selalu meningkatkan kehumasan, serta inovasi-inovasi yang telah diciptakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Asep mengingatkan bahwa survei-survei yang diberikan kepada masyarakat agar dilaksanakan dan barcode survei dapat di tempatkan di tempat yang efektif sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.
“Hari ini kegiatan Pra-evaluasi telah dilaksanakan, kepada setiap satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK maupun WBBM agar selalu meningkatkan kehumasan, serta inovasi-inovasi yang telah di ciptakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, survei-survei yang di berikan kepada masyarakat agar dilaksanakan dan barcode survei dapat di tempatkan di tempat yang efektif sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya,"ujar Asep.
Hal-hal teknis seputar pemenuhan Dokumen dalam kontestasi Pembanguan Zona Integritas menjadi sorotan dalam hail Pra Evaluasi kepada Satuan Kerja di Kemenkumham RI yang akan diajukan memperoleh Predikat WBBM ini, diantaranya dokumen seperti TLHP, LHKPN/ LHKASN, SPTJM, dan Ikhtisar Pembangunan ZI.
Menjadi fokus selanjutnya adalah kemampuan satker dalam menjelaskan pembangunan ZI melalui Paparan sangat dibutuhkan sehingga perlunya keleluasaan satker dalam membuat paparan harus diberikan, serta setiap inovasi yang diajukan harus berdasarkan kepada pemetaan Manajemen Resiko. (Supri)
